RSS

Apa sih tujuan lo?

berawal dari ngobrol2 ma temen gw, dia tanya tujuan hidup gw lalu gw jawab seadanya terus gw cari di internet maka gw temukan hakikat hidup kita ini,,

baca yang komplit gan,,
gw cuma co-pas 100%(tanpa edit)


Allahu ghayatuna -> Allah tujuan kita

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang
Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh

Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah,
Di tengah-tengah semester sekarang ini, masing-masing dari kita pasti
disibukkan dengan tugas-tugas kuliah: mid-term exams, homework, paper,
presentation, etc. Sering-sering dalam kesibukan semacam ini waktu seolah-olah
kurang saja. “I wish there were 30 hours in a day!”, itu yang sering terbayang
apabila tugas belum selesai, padahal due time hampir tiba. Malam menjadi siang,
siang menjadi siang. Masing-masing dari kita pasti pernah mengalami stress
semacam ini.

Elok sekali, dalam keadaan semacam ini saya hendak mengingatkan diri saya
sendiri dan Saudara-saudaraku semua: Apa sih yang hendak kita tuju dalam hidup
ini? Apa tujuan kita dalam hidup?
– to get a high degree of education?
– to get a good job?
– to get a beautiful wife (handsome husband)?
– to be influencial?
– to get rich?
– ???

Saudara-saudaraku yang dikasihi,
Mungkin tujuan-tujuan hidup yang saya sebutkan di atas ada di pikiran kita. Itu
wajar saja, as human being. Akan tetapi, perlu kita sadari bahwa itu semua
hanyalah tujuan temporer saja. Ada tujuan kita yang lebih suci, yang lebih
agung, dan yang lebih mendasar; karena tujuan yang satu ini mencakupi dan
melandasi tujuan-tujuan temporer tersebut. Apa tujuan itu?

————————————————-
| Allahu ghayatuna -> Allah tujuan kita……… |
_________________________________________________

Allah tujuan kita mengandung arti agar kita mengikhlaskan untuk Allah
segala perkataan dan perbuatan kita, ibadah dan perjuangan kita. Sehingga kita
diakui sebagai hamba-hamba-Nya yang mukhlisin dan menjadilah semboyan yang
selalu kita ikrarkan setiap waktu dan tempat:

“Katakanlah: Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya dan
demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang
pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.”
(Al-An’aam 162-163)

Saudara-saudaraku yang dikasihi,
Marilah kita renungkan sejenak hidup kita ini….
Sudahkah hidup kita ini sejalan dengan ikrar kita???
Sholat kita hanya untuk Allah?
Ibadah kita hanya untuk Allah?
Hidup dan mati kita hanya untuk Allah?

Itulah Saudara-saudaraku,
Sekedar renungan di pagi ini,
Marilah kita sucikan tujuan kita agar hanya untuk Allah,
Supaya segala amal & perbuatan kita diterima Allah
Sebagai tabungan untuk hari Akhir..

Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh
Saudaramu se-Islam,
Abu-Abdullah

 
Leave a comment

Posted by on April 15, 2011 in Kehidupan

 

SUARA MAHASISWA, Hukum Alat Bersama

Monday, 07 March 2011

Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama(teori klasik Aristoteles)

JJ ROUSSEAU dalam teori perjanjian negara yang dia cetuskan menganggap negara itu tercipta dengan persetujuan masyarakat.

Mereka mengadakan suatu musyawarah untuk membentuk negara dan pemerintahan yang akan mengatur dan menjamin kepentingan individual mereka sehingga kehidupan mereka secara individual dapat terjamin. Teori tersebut yang biasa kita kenal dengan “du contract social”. Indonesia sudah merumuskan visi dan tujuannya sebagai sebuah negara dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan,“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan keadilan sosial.

”Hal tersebut adalah salah satu tujuan klasik yang merupakan raison d’etre dari kehadiran negara. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sebuah keniscayaan siapa pun yang tengah bermain pada dunia politik bukan memuja kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan dicita-citakan sepenuhnya hanya untuk rakyat. Karena itu, merupakan keharusan menjalankan berbagai cara untuk mencapai hal tersebut, namun tetap sesuai batasan-batasan yang telah diciptakan oleh masyarakat yang diwakili dalam suatu konsep “permusyawaratan perwakilan”. Dalam menetapkan batasan-batasan untuk mencapai visi terbesar Negara Indonesia, kemudian dibentuk UUD 1945. Karena itu, proses politik yang dilakukan harus berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa (national interest).

Dalam konstitusi Pasal 1 ayat 3 dinyatakan secara jelas dan nyata bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, ketika terjadi pertentangan antara kepentingan politik suatu partai politik atau gabungan partai politik dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, merupakan sebuah keharusan memilih hukum sebagai hal yang harus diutamakan. Untuk mengubah kesejahteraan rakyat dari cita-cita menuju sebuah kenyataan adalah langkah yang tepat untuk mengedepankan hukum dibanding kepentingan politik pribadi maupun kelompok. Jika hakikat berpolitik telah dipahami dan dimaknai oleh seluruh elemen yang berniat berkecimpung dalam dunia politik, tujuan negara Indonesia akan tercapai dengan optimal.●

MF AKBAR
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM)

ada di Sindo
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/385906/

koran sindo tanggal 8/03/11

 
Leave a comment

Posted by on April 15, 2011 in Hukum

 

SUARA MAHASISWA, Hukum sebagai Alat Menertibkan Masyarakat

Wednesday, 23 February 2011

Kebebasan tidak pernah datang dari pemerintah. Kebebasan adalah hasil perjuangan para penganutnya. (Wodroow Wilson)

MASYARAKAT menjadi korban kekerasan yang terjadi dalam suatu negara. Hal tersebut kemudian menimbulkan efek saling sudut-menyudutkan para pihak.

Menentukan siapa pihak yang salah bukan merupakan jalan yang tepat. Merupakan sebuah keniscayaan untuk menciptakan konsep yang tepat untuk melindungi segenap masyarakat dan memberikan rasa aman dalam masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara hukum mengatur secara eksplisit hak asasi manusia (HAM) sebagaimana termaktub dalam Bab XA UUD 1945. Dalam Pasal 28G ayat 1 dikatakan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Metode dan cara yang tepat untuk melindungi masyarakat tersebut adalah dengan menciptakan hukum yang tepat dan kuat untuk ditegakkan.

Dalam hal ini sebuah cara yang tepat adalah memperkuat pidana sebagai primum remidium dalam kekerasan yang dilakukan masyarakat. Sebagaimana Rooger Hood menyatakan, pidana bertujuan untuk memberikan rasa tenteram pada masyarakat. Hal tersebut dikuatkan Peter Hoefnagels yang menyatakan pidana digunakan untuk menyelesaikan konflik. Berdasarkan hal-hal tersebut merupakan cara yang tepat untuk mendesain tatanan pidana dalam kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan: “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 ayat 1 KUHP asas legalitas dalam artian formil mengharuskan setiap orang yang melakukan pidana harus dituntut. Namun, kejadian yang mengenaskan dalam suatu proses peradilan di Indonesia,yaitu kelemahan dalam menegakan hukum. Pada dasarnya konsep-konsep dalam rumusan delik baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya adalah untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat. Hanya saja, penegakan hukum sangat lemah dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait seluruh peraturan perundang-undangan. Karena itu, untuk mencegah kekerasan dalam masyarakat dan menciptkan ketertiban masyarakat adalah suatu keharusan untuk menciptakan perangkat hukum yang maksimal.

Tidak hanya pada proses pelaksanaan, tapi juga dimulai dari proses formulasi hingga aplikasi. Menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik, kemudian melaksanakan sesuai demi keadilan, dan terakhir, menjalankan hasil pelaksanaan dalam proses peradilan dengan baik. Hal tersebut akan menciptakan tataran hukum yang komprehensif sehingga mencapai tujuan hukum itu sendiri untuk memberikan ketertiban dalam masyarakat. Menciptakan penegakan hukum yang kuat butuh kemauan pemerintah sebagai penanggung jawab.

Dengan penegakan hukum yang kuat tersebut tujuan-tujuan yang dicita-citakan hukum akan tercapai dengan baik sehingga kekerasan dalam masyarakat akan berkurang bahkan mencapai titik nadir. Betul kata salah satu iklan di televisi “Butuh nyali untuk kerukunan”.(*)

MF Akbar 

Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada 

Alhamdulillah masuk seputar indonesia lagi

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/383579/

ada di koran hari ini rabu, 23-Februari-2011

 
Leave a comment

Posted by on April 15, 2011 in Hukum

 

Suara Mahasiswa, Lemahnya Keamanan Nasional

Thursday, 17 February 2011

HENRI Nowten menyatakan seakan-akan konsep zoon politicon bahwa manusia membutuhkan manusia lain mulai terkikis perkembangan zaman.

Memasuki era modern, masyarakat lebih egois me-mikirkan kepentingan masing-masing dan bila terdapat perbuatan yang mengganggu kepentingan mereka, tidak dapat dielakkan terjadinya kekerasan dengan korban yang bahkan satu keluarga, agama, negara, ras, dan sebagainya. Jadi konflik yang terjadi belakangan ini yang mengaitkan pihak-pihak beda agama tidaklah aneh karena pada dasarnya dalam satu agama saja sering terjadi pertentangan, bahkan dalam satu mazhab agama juga bisa terjadi.Luar biasa.

Memahami konsep tersebut, kita perlu melihat yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Pada dasarnya JJ Rousseau dalam teori perjanjian negara yang dia cetuskan menganggap bahwa negara itu tercipta adalah dengan persetujuan dari masyarakat (du contract social). Mereka mengadakan suatu musyawarah untuk membentuk negara dan pemerintahan yang akan mengatur dan menjamin kepentingan individual mereka sehingga kehidupan mereka secara individual dapat terjamin.

Dengan melihat dasar dibentuknya negara, sudah merupakan keharusan negara sebagai pemegang tanggung jawab tersebut melaksanakan kewajibannya secara maksimal untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Salah satu tujuan klasik yang merupakan raison d’etre dari kehadiran negara adalah menjamin keamanan negara, selain mewujudkan kemakmuran. Dengan terwujudnya keamanan yang baik, negara akan berujung pada kesejahteraan rakyat.

Negara seharusnya membentuk sebuah sistem keamanan untuk melindungi segenap masyarakatnya tidak hanya melindungi serangan dari luar negara, tetapi juga dari serangan atau saling serang yang terjadi dalam masyarakatnya. Dengan sebuah sistem keamanan nasional, penanganan kekerasan dalam masyarakat bisa teratasi dengan baik. Pada dasarnya konsep keamanan nasional ini bersifat preventif dan represif.

Dalam hal preventif, dengan bekerjanya seluruh aktor Keamanan Nasional seperti BIN,Polri,dan TNI, segara dapat diketahui konsep-konsep kekerasan yang sedang diorganisasi sehingga dapat dilakukan pencegahan yang diperlukan.Dalam hal represif, di kala terjadi kekerasan,koordinasi yang baik antara Polri dan TNI penentunya sehingga efek kerugian yang ditimbulkan akan berkurang karena dapat dengan lebih cepat ditangani.

Sampai saat ini penanganan terasa lambat dikarenakan fungsi koordinasi yang buruk antara kedua lembaga tersebut.Penindakan para pelaku pada proses peradilan akan cepat bila antara Polri dan TNI juga bekerja sama dengan baik. Dalam hal ini untuk pencegahan dan agar maksimal dalam menangani kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, merupakan keniscayaan untuk menciptakan sebuah konsep keamanan nasional yang luar biasa. Menciptakan keamanan nasional yang baik akan berujung pada kesejahteraan masyarakat.(*)

MF Akbar

Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada 

Masuk SINDO Lho,,

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/382435/

ada di koran SINDO,

Kamis, 17 Februari 2011

 
Leave a comment

Posted by on April 15, 2011 in Hukum

 

Hukuman Maksimal bagi Mafia Hukum

“NEMO prudens punit quia peccatum est, sed ne peccatur”(tidak seorang normal pun dipidana karena kejahatan yang telah diperbuat, tetapi untuk membasmi kejahatan itu sendiri).

Demikian adagium ciptaan seorang filsuf Romawi bernama Seneca.Tujuan dijatuhkannya pidana adalah semata-mata untuk membasmi kejahatan itu sendiri. Dalam menjalankan upaya penal policy atau kebijakan pemidanaan dibentuk perundangan-undangan yang memberikan sanksi pidana bagi kejahatan yang telah melalui proses kriminalisasi. Penal policy tersebut dibagi dalam ranah materiil dan ranah formil.

Dalam penerapannya, perundang-undangan seperti KUHP,KUHAP, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang, serta undang-undang lainnya banyak mengalami penyimpangan yang dilakukan oleh mafia hukum.Bentuk perbuatan tersebut bisa dalam bentuk korupsi,suap,serta hal-hal melanggar hukum lainnya.

Satgas Mafia Hukum yang dibentuk oleh Presiden sebagai upaya pemberantasan mafia hukum mendefinisikan mafia hukum sebagai semua tindakan oleh perorangan atau kelompok yang terencana untuk kepentingan tertentu yang memengaruhi penegak hukum dan pejabat publik yang menyimpang dari ketentuan hukum yang ada.Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mafia hukum menghinggapi seluruh proses dalam sistem peradilan pidana,yaitu proses formulasi,aplikasi,dan eksekusi.

Proses formulasi merupakan proses pembentukan perundangundangan. Dalam konteks politik Indonesia, proses pembuatan UU yang dilakukan oleh wakil rakyat bisa berpotensi bertentangan dengan hukum, apabila dalam praktiknya terjadi jual beli pasal dalam penyusunan UU. Proses aplikasi adalah yang lebih banyak disusupi oleh para mafia hukum karena mereka mampu memengaruhi proses penyidikan hingga putusan pengadilan.

Kasus Gayus Tambunan menjadi contoh bagaimana aplikasi sistem peradilan pidana disusupi oleh mafia. Terakhir, proses eksekusi atau pelaksanaan putusan tidak kalah banyak menyimpang karena dipengaruhi oleh mafia hukum. Sebagai contoh kasus ini ialah terpidana kasus suap BLBI Artalyta Suryani yang selnya dipenuhi barang-barang mewah. Persoalannya, mengapa hukum kita begitu mudah disusupi mafia hukum? Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya efek jera bagi mereka para pelanggar hukum yang ditunjukkan dengan eksekusi putusan yang cenderung minimal.

Dalam hal ini, UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur dan memberikan ancaman pidana yang cukup tinggi bagi para pelaku tindak pidana korupsi bahkan diancam hukuman mati. UU Tindak Pidana Korupsi memberikan banyak celah bagi kejahatan yang dapat ”dimanfaatkan”oleh mafia hukum.

Sebagai contoh,perbuatan yang merupakan delik formil memaksa hakim konstitusi mengubah sifat melawan hukum dalam korupsi menjadi sifat melawan hukum formil. Konsekuensinya, sifat melawan hukum harus berada dalam perundangundangan, berbeda dengan melawan hukum materiil yang dapat menggunakan sifat melawan hukum dalam masyarakat. Contoh kedua,pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap korupsi dalam keadaan tertentu.

Sampai saat ini belum pernah terjadi tuntutan pidana mati terhadap koruptor bahkan pidana yang dijatuhkan relatif kecil. Maka, perlu ada penguatan penal policy yang lebih baik lagi dalam pemberantasan mafia hukum. Dalam United Nation Convention Againts Corruption yang telah diratifikasi UU No 7 Tahun 2006, korupsi diakui sebagai kejahatan kemanusiaan karena telah merusak berbagai dimensi kehidupan masyarakat sehingga pidana mati diperlukan dalam memberantas mafia hukum.(*)

MF Akbar

Mahasiswa Ilmu Hukum

Bagian Hukum Pidana

Universitas Gadjah Mada

masuk Seputar Indonesia nih

http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/364447/

 
Leave a comment

Posted by on April 15, 2011 in Hukum

 

Ancaman Pidana Mati dalam Proses Tanggap Bencana

PRAY for Indonesia.

Kalimat tersebut merupakan sebuah rangkaian kata yang memberikan makna dukungan bagi Indonesia yang telah dirundung berbagai bencana. Gunung Merapi yang meletus, Tsunami di Mentawai, banjir bandang di Wasior, serta berbagai bencana yang memang merupakan kehendak tuhan. Kalimat tersebut bahkan muncul dalam dunia Internasional.

Pada akhirnya tidak hanya dari Indonesia, tetapi dari dunia internasional terhisap magnet Pray for Indonesia. Bantuan untuk para korban bencana alam kemudian mulai tersalurkan dengan jumlah miliaran, bahkan triliunan rupiah. Hal ini memacu pemerintah pusat maupun daerah setempat daerah terjadinya bencana untuk mengkordinir penggalangan dana tersebut.

Dalam pengelolaan dana tersebut tidak dapat dipungkiri terjadinya penyimpangan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memeberikan ancaman yang tinggi pada para pelaku penyimpangan dana di saat bencana tersebut, Ancaman Pidana Mati.

Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta rupiah dan paling banyak Rp1 miliar rupiah. Dari pasal tersebut dapat diambil tiga unsur utama dalam tindak pidana korupsi.

Sifat melawan hukum, perbuatan yang memperkaya diri sendiri, korporasi, atau orang lain, dan terakhir dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada pengelolaan dana bencana sangat dimungkinkan seorang pengelola mengambil dana tersebut sebagian tanpa prosedur yang benar. Hal tersebut disebabkan dana bencana yang pengelolaannya diadakan secara isidentil, belum terkordinasi dan terawasi dengan baik. Dalam hal tersebut unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Seorang pengelola dana tersebut sangat dimungkinkan berkordinasi dalam suatu kelompok pada proses penyimpangan terhadap dana tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pengambilan uang. Motivasi-motivasi yang timbul jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi atau kelompok yang melakukan penyimpangan tersebut. Dalam hal ini unsur menguntungkan diri sendiri, korporasi, atau orang lain telah terpenuhi.

Pemerintah merupakan pihak yang seharusnya paling bertanggung jawab dalam Penanganan Bencana alam. Oleh karena itu, segala dana dari dalam maupun luar negeri selayaknya merupakan tanggung jawab negara.

Penyimpangan dana yang dilakukan terhadap dana penganggulangan bencana dapat merugikan Negara dalam melakukan penanggulanan bencana alam. Oleh karena itu, jelas terdapat unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penyimpangan dana bencana alam.

Dalam setiap rumusan delik korupsi sangat cocok dengan penyimpangan dana bencana alam. Hanya saja sanksi dalam pasal 2 ayat 1 UU PTPK paling tinggi hanyalah pidana seumur hidup. Keadaan bencana alam merupakan alasan pemberat yang seharusnya dapat menambah sanksi pidana.

Pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi (PTPK) dinyatakan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan  dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Pada pasal ini jelas terlihat peluang dijatuhkannya sanksi pidana mati pada tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu perlu diperjelas klausul dalam keadaan tertentu. Pada penjelasan pasal 2 ayat 2 tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, Bencana Alam Nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Pada dasarnya jelas ketika penyimpangan dana bencana alam dalam bentuk tindak pidana korupsi dilakukan, maka pidana mati merupakan pilihan pidana satu-satunya yang dimiliki oleh seorang hakim dalam menegakan keadilan. Hal tersebut didasari untuk menutup dan memberikan ketakutan pada setiap orang untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam kondisi bencana alam.

Harapannya semoga penaggulangan bencana alam di Indonesia tidak diwarnai tindak pidana korupsi. Sehingga penanggulangan bencana alam di Indonesia berjalan lancar dan segera terselesaikan.

Fiat Justicia et Pereat et Mundus

M.F. Akbar

Mahasiswa Fakultas Hukum

Bagian Hukum Pidana

Universitas Gadjah Mada

ada di OKEZONE http://kampus.okezone.com/read/2010/11/11/367/392319/ancaman-pidana-mati-dalam-proses-tanggap-bencana

 
Leave a comment

Posted by on April 15, 2011 in Hukum

 

Law As Commander

Implementation Study of Law No. 22 year 2009 On Traffic and Transportation road Establishment Act

Het Recht Hink Achter de Feiten Aan

Adegium has enormous significance in shaping the law. Adegium has the meaning of “the law always limped behind the times.” Can be interpreted from these adegium means that the law can not be established for ever, but must always be adjusted with the times. As von Savigny argued that “Societas IBI IBI ius” in which there is no public law. So that the law must always be adapted to the development of a society where the law was enacted. Tersebutlah foundations that underlie transformed Law Number 14 in 1992 to the Law number 22 year 2009 about the traffic and road transport hereinafter referred to as Traffic Act.

Year 2009 was a historical year for traffic and road transport across Indonesia. In this year of promulgation of Law No. 22 of 2009 on traffic and road transport. As I have said in the beginning that this law change the law before the law number 14 year 1992. The nature of change these laws is to adjust the traffic laws in accordance with the development of Indonesian society that moves very rapidly.

With the enactment of traffic laws, then there is no other option but to implement this law. Article 326 of this Act states “This Act shall take effect from the date of promulgation.” Article coverings are commonly contained in all of this legislation is the article that reinforces that this legislation should be enacted is clear. This is reinforced by the basic norm of our state in article 1 paragraph 3 Basic Law in 1945 “State of Indonesia is a State of Law” this is clearly stated the law was the commander of the country is, so that its implementation be an obligation.

Act Itself

Speaking about the implementation of traffic laws, it will be reviewed in advance what is the nature of these laws. Preamble as a basis for consideration of the establishment of this law in the first part states “that the Road Traffic and Transportation has a strategic role in supporting the development and national integration as part of efforts to promote the general welfare as mandated by the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945″ recital The first is to strengthen the nature of the establishment of this law. So we can conclude that the traffic laws is urgent to be established with the highest goal the welfare of Indonesian society. Sacred purpose of this law is essential to our respect and our help implementation.

From the recital was finally formulated the objectives applying the laws of this traffic. Objectives stipulated in article 3 which contains the “Road Traffic and Transportation held with the aim of:

  1. Realization services Road Traffic and Transportation that is safe, safe, orderly, smooth, and integrated with other transport modes to stimulate the national economy, promote the general welfare, strengthen national unity,and able to uphold the dignity of the nation;
  2. Establishment of ethics and culture of traffic; and
  3. legal enforcement and legal certainty for the community.

Based on the objective application of this law, the obvious goal is not to the interests of the government alone to do penilangan for a violation, but obviously to protect society itself from the traffic accident which even has a very high mortality rate.

Based on the application purpose can be interpreted to mean that most first and foremost be based on the implementation of this legislation is the formation of traffic and road transportation is a harmonious and supportive community welfare. Then the second goal can be interpreted as the planting of cultural values and ethics to public traffic. As is clear by Ditlantas Polda DIY implementation of traffic laws is intended primarily to include the ethics of cultural traffic in the community.

Based on the final destination, can be interpreted to mean that the application of law is the ultimum remidium or a last-ditch effort when first and second goal was trying to implement.

Important chapters

Use of the Indonesian National Standard Helmets

In the previous law there is no regulatory forms that must be used in the driver’s helmet for motor vehicles, even in the previous law only requires the use of helmets to the driver not the passenger. However, in Article 106 Paragraph 8 states “every person who drove Motorcycles and Motorcycle Passengers shall wear helmets that meet national standards of Indonesia” this confirms that every driver and passenger safety is not a formality by using only the safety helmet, but also helmets which has been given the label of Indonesian national standards. So that improved traffic safety through this legislation.

The main lighting

This regulation is in fact already exists in some local regulations big cities like Jakarta and surrounding areas. The purpose of this rule is due to the implementation of any vehicles rearview mirror Blind Spot memilki area that needed something extra to give a signal to the vehicle in front, that there were other vehicles behind the vehicle. Therefore the main lighting in both day and night is very important.

Therefore, traffic laws and road transportation provides formulas to require all motorcycle headlight switch on both the day and at night. As stipulated in Article 107 paragraph 2 “Motorcycle Driver other than comply with the provisions referred to in paragraph (1) must turn on headlights during the day.” Where paragraph 1 newajibkan for the main lights at night.

Cover

Besides the articles mentioned above banya different articles that regulate the traffic laws and road transport before, such is not the road turn left and hold, the maximum number of passengers in a two-wheeled motor vehicle, the age that can have a SIM, and others. The most important thing that must be instilled is creating a culture of ethics and traffic is very important to create a harmonization of a comprehensive traffic orderly. Law is a commander in the country, the implementation of this law it is our duty as citizens ynag all good.

M.F. Akbar

Criminal Law Students

Universitas Gadjah Mada

Kormasit 5 KKN PPM Unit 70

Nb.

1. Merupakan salah satu Produk KKN Unit 70

2. Versi Indonesia dapat dilihat di http://www.lalin.tk/

 
Leave a comment

Posted by on April 15, 2011 in Hukum