RSS

SUARA MAHASISWA, Hapus Pidana Mati = Membuka Keran Korupsi

03 May

Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccatur, merupakan sebuah adagium ciptaan filosof Romawi, Seneca, yang kemudian dipopulerkan oleh Plato.

Adagium tersebut kurang lebih berarti “orang bijak tidak memidana karena telah ada dosa, tetapi semata-mata agar tidak dilakukannya dosa”. Adagium tersebut adalah adagium yang timbul untuk menunjukkan bahwa hukuman atau pidana bertujuan pada pemberantasan tindak pidana,bukan sekadar membalas pelaku. Untuk melihat pemberantasan korupsi ke depan, dapat melihat secara komprehensif paket undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.RUU KPK merupakan RUU dalam ranah formil,yaitu cara untuk menegakkan hukum materiilnya.Karena itu, penting untuk melihat RUU Tipikor sebagai hukum materiilnya.

Salah satu perdebatan yang muncul adalah dihapusnya ancaman pidana mati.Perlu diteliti juga kebenaran penghapusan tersebut,baik atau tidak bagi pemberantasan korupsi ke depan. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Hal tersebut ditunjukkan dalam konsideran huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi tersebut, kemudian pada 2003 negara-negara PBB berkumpul untuk menyusun sebuah konvensi pemberantasan korupsi. Konvensi tersebut bernama United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).Pada 2006 Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam hal ini Indonesia harus mulai mengakomodasi konvensi tersebut sebagai instrumen dalam pemberantasan korupsi. UNCAC merupakan sebuah konvensi yang dijadikan dasar sebagian besar pakar untuk menghapus ancaman pidana mati dalam tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasarkan pada anggapan bahwa tujuan UNCAC memiliki titik berat pada kerja sama internasional. Kerja sama Internasional dianggap akan terhambat dengan diletakkannya ancaman pidana mati pada tindak pidana korupsi. Von Ferbauch dalam bukunya Lehrbuch des Peinlichen Rechts memunculkan teori paksaan psikologis yang menjelaskan bahwa ancaman pidana bekerja sebagai ancaman psikologis.Ancaman pidana akan menimbulkan efek prevensi.

Untuk menciptakan efek prevensi tersebut,Van Hammel menyatakan sanksi pidana harus memuat unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya. Ancaman pidana mati sebagai ancaman pidana maksimal akan meningkatkan efek prevensi dan meningkatkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penghapusan ancaman pidana mati akan menciptakan sistem yang melemahkan efek prevensi dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena itu, menghapus ancaman pidana mati adalah sama dengan membuka keran tindak pidana korupsi di Indonesia.●

MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR
Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada

Alhamdulillah di muat di SINDO
nah, ini di detik2 melepas status mahasiswa saya mencoba melawan arus teori Profossor dan guru2 besar lainnya yang menghendaki dihapusnya ancaman pidana mati.
artikel ini sudah melewati tahap pengeditan yang cukup banyak, padahal saya menulisnya cukup banyak. Untuk naskah asli nanti saya akan post juga.
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 3, 2011 in Hukum

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: